Tupoksi SKPD


  • Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang perhubungan.
  • Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas Perhubungan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
  • Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan.
  • Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
  1. penyusunan dan pelaksanaan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas Perhubungan;
  2. pelaksanaan DPA Dinas Perhubungan;
  3. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Dinas Perhubungan;
  4. pengelolaan data dan informasi di Dinas Perhubungan;
  5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Dinas Perhubungan;
  6. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dibidang perhubungan;
  7. pengembangan dan pengelolaan kepegawaian sumber daya manusia perhubungan;
  8. pengelolaan keuangan Dinas Perhubungan;
  9. penandatangan SPD dan SPM Dinas Perhubungan;
  10. penetapan SKRD dan STRD dari sektor Dinas Perhubungan;
  11. pengelolaan ketatausahaan Dinas Perhubungan;
  12. perumusan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Izin;
  13. pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan Dinas Perhubungan;
  14. penetapan rencana  induk jaringan  LLAJ Kabupaten;
  15. pelaksanaan manjemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten;
  16. perumusan hasil  analisis dampak  lalu  lintas  untuk jalan  kabupaten/kota;
  17. pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi penggunaan jalan berdasarkan kelas jalan;
  18. pengawasan keselamatan lalu lintas jalan, sungai dan danau;
  19. perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan dan evaluasi jaringan trayek dalam Kabupaten;
  20. penyiapan bahan pemberian izin usaha angkutan dan izin trayek angkutan umum orang dan/ atau barang angkutan penumpang perkotaan dan angkutan penumpang perdesaan;
  21. penyiapan bahan penetapan tarif angkutan perkotaan dan perdesaan kelas ekonomi;
    1. penyusunan rumusan pertimbangan/rekomendasi pemberian izin trayek angkutan kota dalam provinsi (AKDP) dan angkutan kota antar provinsi (AKAP);
  22. perumusan dan penyelenggaran angkutan perintis orang;
  23. pembinaan penyelenggaraan angkutan umum orang dan/atau barang;
  24. pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan izin usaha angkutan, izin trayek dan kelaikan kendaraan bermotor;
  25. penetapan kawasan, jaringan dan wilayah oprasi angkutan perkotaan dan perdesaan  untuk pelayanan  angkutan perkotaan, perdesaan dan taksi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
  26. penyiapan bahan penerbitan izin  usaha, izin trayek dan lintasan penyelenggaraan angkutan  sungai dan danau sesuai  dengan  domisili badan usaha atau orang perseorangan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten;
  27. penerbitan izin pengembangan, izin pengoperasian dan izin  pekerjaan pengerukan pelabuhan  untuk pelabuhan  pengumpan lokal;
  28. perumusan rencana induk dan  DLKR/DLKP pelabuhan  pengumpan lokal.
  29. menyiapkan bahan pemberian izin  mendirikan bangunan  tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;
  30. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan perawatan, prasarana dan sarana keselamatan jalan dalam Kabupaten;
  31. pelaksanaan monitoring pengendalian, evaluasi dan pelaporan kelaikan prasarana dan sarana keselamatan jalan;
  32. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan perawatan, prasarana dan sarana pengelolaan terminal, pelabuhan dan areal parkir;
  33. pelaksanaan monitoring pengendalian dan evaluasi kelaikan kendaraan bermotor;
  34. melaksanakan pembinaan perbengkelan kendaraan bermotor;
  35. perumusan rekomendasi penerbitan ijin perbengkelan kendaraan bermotor;
  36. perumusan administrasi pengujian kendaraan bermotor dan pembinaan perbengkelan;
  37. pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor;
  38. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;
  39. pelaporan dan pertanggungjaban tugas dan fungsi Dinas.

Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas :

  1. memimpin dan mengordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan;
  2. mengordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
  3. mengembangkan dan melaksanakan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan SKPD/UKPD, instansi pemerintah, swasta dan/atau pihak ketiga lainnya dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan;
  4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
  5. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

Sekretariat Dinas Perhubungan mempunyai tugas :

  • Sekretariat merupakan unit kerja Dinas Perhubungan sebagai unsur staf dalam pelaksanaan administrasi Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  • Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  1. penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas Perhubungan sesuai lingkup tugasnya;
  2. pelaksanaan DPA Dinas Perhubungan;
  3. pengoordinasian penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas Perhubungan;
  4. pengoordinasian penyusunan kebijakan, Renstra, program, kegiatan, dan anggaran Dinas Perhubungan;
  5. pengelolaan kepegawaian Dinas Perhubungan;
  6. pengoordinasian penyusunan dan penyampaian laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan;
  7. pengelolaan kepegawaian Dinas Perhubungan;
  8. pengelolaan keuangan Dinas Perhubungan;
  9. pengelolaan ketatausahaan Dinas Perhubungan;
  10. pengelolaan Kerumahtanggaan Dinas Perhubungan;
  11. pengelolaan perlengkapan Dinas Perhubungan;
  12. pengelolaan dokumentasi dan arsip Dinas Perhubungan;
  13. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan.
  • Subbagian Umum dan Kepegawaian merupakan satuan pelaksana Sekretariat dalam pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan dan kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
  • Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan dan kepegawaian Dinas Perhubungan.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
    1. menyusun bahan Renstra, renja, RKA dan DPA Dinas Perhubungan sesuai lingkup tugasnya;
    2. melaksanakan DPA Dinas Perhubungan sesuai lingkup tugasnya;
    3. melaksanakan penerimaan, pencatatan, pembukuan, pendistribusian, pengendalian dan pengarsipan surat masuk surat masuk Dinas Perhubungan;
    4. melaksanakan penerimaan, taklik, proses penandatanganan, penomoran, pencatatan, pembukuan, distribusi, pengiriman dan pengarsipan surat keluar Dinas Perhubungan;
    5. melaksanakan pemeliharaan keindahan, kebersihan, ketertiban, keteraturan, keamanan dan kenyamanan kantor Dinas Perhubungan;
    6. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan Dinas Perhubungan;
    7. menghimpun bahan, menyusun dan mengajukan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor/kerja Dinas Perhubungan;
    8. memproses penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor/kerja Dinas Perhubungan;
    9. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan, pembukuan dan pelaporan perlengkapan dan peralatan kantor/kerja Dinas Perhubungan;
    10. memproses penghapusan perlengkapan dan peralatan kantor/kerja Dinas Perhubungan;
    11. menghimpun bahan, menyusun dan mengajukan kebutuhan ASN Dinas Perhubungan;
    12. melaksanakan pengelolaan dokumen ASN baru Dinas Perhubungan;
    13. melaksanakan orientasi-orientasi ASN baru Dinas Perhubungan;
    14. memproses pendayagunaan ASN Dinas Perhubungan;
    15. mengurus pengembangan karir ASN Dinas Perhubungan;
    16. mengurus kesejahteraan ASN Dinas Perhubungan;
    17. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;
    18. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  • Subbagian Perencanaan dan Keuangan merupakan satuan pelaksana sekretariat dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pelaporan serta pengolahan keuangan, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
  • Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan pelaporan serta pengolahan keuangan Dinas Perhubungan.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
  1. menyusun bahan penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas Perhubungan sesuai lingkup tugasnya;
  2. melaksanakan DPA Dinas Perhubungan sesuai lingkup tugasnya;
  3. menghimpun bahan dan menyusun Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas Perhubungan;
  4. mengordinasikan penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas Perhubungan;
  5. melaksanakan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan DPA, tugas dan fungsi Dinas Perhubungan;
  6. menghimpun bahan dan menyusun LAKIP, LPPD, IPPD dan bahan LKPJ Dinas Perhubungan;
  7. menyusun anggaran kas Dinas Perhubungan;
  8. memproses pengajuan SPD dan SPM Dinas Perhubungan;
  9. mempersiapkan pengajuan surat permohonan membayar, surat permohonan penyediaan dana, dan surat pencairan dana Dinas Perhubungan;
  10. menghimpun bahan penyusunan laporan keuangan Dinas Perhubungan;
  11. mengordinasikan pelaksanaan tugas bendahara Dinas Perhubungan;
  12. menghimpun bahan penyusunan laporan keuangan Dinas Perhubungan;
  13. memproses penerbitan SKRD dan STRD dari sektor Dinas Perhubungan;
  14. Melaksanakan pencatatan, pembukuan dan pelaporan PAD dari sektor Dinas Perhubungan;
  15. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugasnya;
  16. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta Angkutan

Tupoksi Bidang Prasarana dan Sarana

Kelompok Jabatan Fungsional

  • Dinas Perhubungan memiliki kelompok jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  • Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Kelompok Jabatan Fungsional yang dipilih dari pejabat fungsional dan diajukan pengangkatannya kepada Kepala Dinas.
  • Pejabat fungsional yang dapat dipilih dan diajukan untuk diangkat sebagai Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  1. mempunyai etos kerja yang baik;
  2. tidak pernah melanggar disiplin dan etika profesi;
  3. mempunyai Sasaran Kinerja Pegawai dengan nilai rata-rata baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
  4. dihormati dikalangan pejabat fungsional Dinas Perhubungan;
  5. memberikan sikap keteladanan; dan
  6. dapat menjadi perekat dikalangan fungsional Dinas Perhubungan.
  • Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diangkat untuk masa kerja 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih dan diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya, dan diberikan insentif bulanan sesuai kemampuan keuangan daerah.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Perhubungan diatur dengan Peraturan Bupati.

Unit Pelaksana Teknis (UPT)

  • Terminal, Perparkiran, dan Pelabuhan milik Pemerintah Daerah merupakan unit pelaksana teknis Dinas Perhubungan
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja sebagai UPT Dinas Perhubungan diatur dengan Peraturan Bupati.