Tupoksi Bidang Prasarana dan Sarana


  • Bidang Prasarana dan Sarana merupakan unit kerja Dinas Perhubungan sebagai unsur lini pembinaan dan pelaksanaan Bidang Prasarana dan Sarana dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  • Bidang sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) mempunyai tugas ¬†melaksanakan penyelenggaraan Prasarana dan Sarana, Pengujian Kendaraan Bermotor dan Perbengkelan.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2), Bidang Prasarana dan Sarana menyelenggarakan fungsi :
    1. penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas Perhubungan sesuai dengan lingkup tugasnya;
    2. pelaksanaan DPA Dinas Perhubungan sesuai dengan lingkup tugasnya;
    3. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dibidang prasarana dan sarana;
    4. pengelolaan data dan informasi dibidang prasarana dan sarana;
    5. penyusunan rumusan manajemen prasarana dan sarana, serta pengujian kendaraan bermotor;
    6. pembuatan dan pelaksanaan standar operasional prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor;
    7. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan perawatan, prasarana dan sarana keselamatan jalan dalam kabupaten;
    8. pelaksanaan monitoring pengendalian dan evaluasi kelaikan prasarana dan sarana keselamatan jalan;
    9. pelaksanaan monitoring dan pelaporan ketersediaan dan kelaikan prasarana dan sarana keselamatan jalan yang bukan kewenangan daerah;
    10. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan perawatan, prasarana dan sarana pengelolaan terminal, pelabuhan dan areal parkir;
    11. pelaksanaan monitoring jumlah kendaraan wajib uji secara berkala;
    12. pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor;
    13. pelaksanaan monitoring pengendalian dan evaluasi kelaikan kendaraan bermotor;
    14. pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan kebijakan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dan perbengkelan;
    15. pelaksanaan pembinaan perbengkelan kendaraan bermotor;
    16. pembuatan rumusan rekomendasi penerbitan ijin perbengkelan kendaraan bermotor;
    17. pembuatan administrasi pengujian kendaraan bermotor dan pembinaan perbengkelan;
    18. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang prasarana dan sarana;
    19. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya;
    20. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
    21. pelaporan dan pertanggungjawaban tugas Bidang Prasarana dan Sarana.

Seksi Prasarana dan Sarana

Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Perbengkelan