Tupoksi Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta Angkutan


  • Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta Angkutan merupakan unit kerja Dinas Perhubungan sebagai unsur lini pembinaan dan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta angkutan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  • Bidang sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) mempunyai tugas  melaksanakan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta angkutan.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2), Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta Angkutan menyelenggarakan fungsi :
  1. penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas Perhubungan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  2. pelaksanaan DPA Dinas Perhubungan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  3. penetapan rencana  induk jaringan  LLAJ Kabupaten;
  4. pelaksanaan manjemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten;
  5. perumusan hasil  analisis dampak  lalu  lintas  untuk jalan  kabupaten;
  6. pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi penggunaan jalan berdasarkan kelas jalan;
  7. penyusunan kebijakan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta angkutan;
  8. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan;
  9. penyiapan bahan pemberian izin usaha angkutan dan izin trayek angkutan umum orang dan/atau barang angkutan penumpang perkotaan dan angkutan penumpang perdesaan;
  10. perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan dan evaluasi jaringan trayek dalam Kabupaten;
  11. penyiapan bahan penetapan tarif angkutan perkotaan dan perdesaan kelas ekonomi;
  12. penyusunan rumusan pertimbangan/rekomendasi pemberian izin trayek angkutan kota dalam provinsi dan angkutan kota antar provinsi.
  13. perumusan dan penyelenggaran angkutan perintis orang;
  14. pembinaan penyelenggaraan angkutan umum orang dan/atau barang;
  15. pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan izin usaha angkutan, izin trayek dan kelaikan kendaraan bermotor;
  16. penetapan kawasan dan  jaringan angkutan perkotaan dan perdesaan  untuk pelayanan  angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
  17. penetapan wilayah operasi  angkutan  orang dengan  menggunakan taksi  dalam  kawasan perkotaan  yang  wilayah operasinya  berada  dalam Daerah kabupaten/kota;
  18. pengawasan keselamatan lalu lintas jalan, sungai dan danau;
  19. penyiapan bahan penerbitan izin  usaha, izin trayek dan lintasan penyelenggaraan angkutan  sungai dan danau sesuai  dengan  domisili badan usaha atau orang perseorangan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten;
  20. melaksanakan rencana  induk dan  DLKR/DLKP pelabuhan  pengumpan lokal;
  21. merumuskan penerbitan izin pengembangan dan izin pengoperasian pelabuhan  untuk pelabuhan  pengumpan lokal;
  22. merumuskan penerbitan izin  pekerjaan pengerukan  di  wilayah perairan  pelabuhan pengumpan lokal;
  23. penyusunan rumusan pertimbangan/rekomendasi pemberian izin trayek angkutan sungai dan penyeberangan (ASDP) antar kabupaten;
  24. merumuskan pemberian izin  mendirikan bangunan  tempat pendaratan dan lepas landas helicopter;
  25. perumusan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Izin;
  26. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tigas dam fungsinya;
  27. pelaporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta Angkutan.

Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Seksi Angkutan